Sinabang | Atjeh Terkini.id – Gelombang kekecewaan menyelimuti kalangan mahasiswa Kabupaten Simeulue. Di bawah kepemimpinan pasangan Monas-Nusar, kondisi finansial “Negeri Kepulauan” tersebut kini menjadi sorotan tajam publik, untuk ntuk pertama kalinya dalam sejarah, kondisi kas daerah yang kosong.
“Lobi Anggaran” di Tengah Krisis
Kondisi kas yang nihil ini dinilai kontras dengan intensitas perjalanan dinas kepala daerah. Mahasiswa menyoroti rutinitas Bupati yang hampir setiap pekan terbang ke Jakarta dengan dalih melakukan lobi anggaran di tingkat pusat.
Namun, hasil dari perjalanan tersebut dinilai masih menjadi teka-teki besar. Alih-alih membawa pulang tambahan anggaran untuk pembangunan daerah, publik justru mencurigai bahwa perjalanan dinas yang kontinyu tersebut justru semakin menguras anggaran daerah yang sedang dalam masa efisiensi.
“Kami tidak butuh janji manis atau alasan lobi-lobi jika realitanya kas daerah tetap kosong. Wallahualam, apa yang didapat di Jakarta? Jangan-jangan bukan anggaran yang dibawa pulang, tapi justru praduga bahwa anggaran daerah habis hanya untuk biaya perjalanan,” ujar Momon Rizki salah satu perwakilan mahasiswa dengan nada geram, Sabtu (09/05/2026).
Momon mengungkapkan Kekecewaan kami mahasiswa tidak hanya tertuju pada eksekutif. Pihak legislatif (DPRK Simeulue) juga mendapat rapor merah. Di tengah kondisi daerah yang sedang melakukan efisiensi ketat, para anggota dewan justru tetap melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) ke luar daerah.
Dalih meningkatkan kapasitas diri melalui Bimtek dianggap sangat tidak tepat momentumnya.
Momon, menilai tindakan ini sebagai bentuk ketidakpekaan sosial di saat rakyat dan mahasiswa sedang berjuang di tengah keterbatasan ekonomi daerah.
Lanjut Momon, masalah pendidikan menjadi puncak kegeraman para mahasiswa. Kita Ketahui bersama, Pemerintah Provinsi Aceh telah menetapkan 18 kabupaten/kota prioritas yang dapat mengusulkan biaya pendidikan. Namun, nama Simeulue secara mengejutkan tidak masuk dalam daftar prioritas tersebut.
Hal ini memicu pertanyaan besar bagi kami dimana peran Pemerintah Daerah dan DPRK Simeulue dalam memperjuangkan hak pendidikan mahasiswa”Tegas Momon Dengan Nada kecewa
“Apakah Simeulue bukan lagi bagian dari Provinsi Aceh? Atau apakah pemerintah setempat memang tidak mau tahu bahwa mahasiswa kita sangat membutuhkan bantuan pendidikan tersebut?” pungkasnya
Hingga berita ini diturunkan, publik masih menunggu klarifikasi resmi dari Pemerintah Kabupaten Simeulue dan pimpinan DPRK terkait langkah konkret untuk mengisi kekosongan kas daerah serta nasib bantuan pendidikan bagi mahasiswa.(AM)
