Meulaboh | Atjeh Terkini.id – Sejumlah warga terdampak banjir di Kecamatan Pante Ceureumen, Sungai Mas dan Woyla Kabupaten Aceh Barat merasa kecewa. Pasalnya, mereka seperti dianak tirikan oleh Pemerintah Aceh terkait bantuan banjir.
Bahkan mirisnya daerah mereka tidak masuk dalam kategori terdampak musibah Hidrometeorologi dalam kebijakan anggaran di Pemerintahan Provinsi Aceh.
“Siapa bilang kami tidak kena musibah? Rumah kami hilang, sawah kami jadi pasir, kebun hancur. Jalan putus, jembatan tidak ada, sekolah SD pun hilang dibawa arus,” ujar Faizali salah seorang warga dengan nada kecewa, Sabtu (18/4/2026).
Pernyataan yang menyebut tiga kecamatan tersebut tidak terdampak musibah dinilai bertolak belakang dengan kondisi nyata di lapangan.
Diketahui, banjir yang melanda Kecamatan Pante Ceureumen, Sungai Mas, dan Woyla menyebabkan kerusakan parah di berbagai sektor. Rumah warga hanyut terbawa arus, lahan pertanian berubah menjadi hamparan pasir, akses jalan putus, jembatan hancur, hingga bangunan sekolah dasar ikut lenyap.
Kekesalan, kekecewaan dan keresahan warga semakin memuncak setelah diketahui bahwa dari total Rp824 miliar dana Transfer ke Daerah (TKD) yang dialokasikan Pemerintah Aceh, Kabupaten Aceh Barat tidak memperoleh tambahan anggaran.
Sementara itu, dari Rp75 miliar penyesuaian Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) yang dibagikan ke seluruh kabupaten/kota, Aceh Barat hanya menerima sekitar Rp1,09 miliar.
Jumlah tersebut dinilai belum memadai untuk mendukung proses pemulihan pascabencana yang membutuhkan penanganan cepat dan menyeluruh.
Tokoh masyarakat Aceh Barat, M Idrus, menilai kebijakan tersebut tidak mencerminkan kondisi riil yang dihadapi masyarakat.
“Kerusakan terjadi di tiga kecamatan sekaligus. Ini bukan skala kecil. Tapi justru dianggap tidak terdampak. Ini yang membuat masyarakat kecewa,” ujarnya.
Kritik juga mengarah pada Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) yang dinilai belum memberikan penjelasan terbuka terkait indikator dan mekanisme pembagian anggaran.
Minimnya transparansi ini memunculkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat, terutama terkait dasar penetapan prioritas bantuan.
Situasi semakin kompleks dengan belum terealisasinya rencana pembangunan rumah sakit regional di kawasan Pantai Barat Selatan, meski sebelumnya sempat muncul peluang pendanaan dari peralihan dana PORA sebesar Rp80 miliar.
Namun rencana tersebut dibatalkan dengan alasan dialihkan ke skema TKD, yang pada akhirnya juga tidak terealisasi.
Hingga berita ini diturunkan, pihak TAPA belum memberikan keterangan resmi terkait polemik tersebut.
Di tengah kondisi yang masih sulit, masyarakat berharap adanya langkah konkret dan kejelasan kebijakan dari pemerintah.
Bagi warga, persoalan ini bukan sekadar angka dalam anggaran, melainkan menyangkut kehidupan dan masa depan mereka pascabencana.
“Kami bukan tidak kena musibah—kami sedang menjalaninya. Yang kami butuhkan sekarang adalah keadilan dan perhatian nyata,” ujar warga.(**)
