Komda LP-KPK Desak Bupati Tegaskan Hasil Audit Inspektorat Terkait Pengelolaan Dana Desa

- Jurnalis

Rabu, 8 April 2026 - 23:12 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

ACEH BESAR I Komisi Daerah Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah Dan Keadilan Komda LP-KPK Aceh Ketua Ibnu khatab menyinggung tentang tata kelola pemerintahan di Kabupaten Aceh Besar, mendesak pemerintah daerah segera menindaklanjuti dan mempublikasikan hasil audit yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten terkait realisasi penggunaan Dana Desa (DD) setiap tahun.

Ketua Komda LP-KPK Aceh Ibnu khatab mengatakan, desakan ini menuntut transparansi dan akuntabilitas publik. khususnya memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan benar-benar tersalurkan tepat sasaran dan memberikan manfaat langsung bagi pembangunan di tingkat gampong (desa).

“Menurut Ibnu informasi yang dihimpun, hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim auditor Inspektorat diduga menemukan sejumlah temuan terkait administrasi keuangan dan pelaporan pertanggungjawaban di beberapa desa. Namun hingga saat ini, masyarakat menilai pemerintah daerah belum memberikan penegasan yang tegas terkait status tindak lanjut dari temuan tersebut.”

Baca Juga :  PT Mifa Klarifikasi Peryataan Inspektorat Aceh Barat

“Kami meminta Bupati dan jajarannya tidak menutup-nutupi hasil audit. Jika ada indikasi penyimpangan atau ketidaktepatan penggunaan anggaran, harus ada keberanian untuk menegakkan aturan dan memberikan sanksi sesuai regulasi yang berlaku,” Selasa, 08/04/2026.

‘Lebih lanjut, pihaknya menekankan bahwa Gampong-gampong merupakan hak masyarakat yang harus dikelola secara profesional dan bersih dari praktik-praktik yang merugikan negara. Transparansi laporan keuangan dinilai sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan.” Ucapnya

Baca Juga :  PT. Mifa Bersaudara Menolak Diawasi Pengelolaan Dana CSR Oleh Inspektorat

“Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Kabupaten Aceh Besar maupun Inspektorat belum memberikan konfirmasi resmi terkait detail hasil audit dan rencana tindak lanjut yang akan diambil tindakan.” Tegasnya

” Ibnu berharap pada Bupati Aceh Besar H. Muharram Idris tidak hanya berhenti pada tahap audit reguler dan khusus semata, melainkan mampu menuntaskan permasalahan tersebut demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan bersih dari korupsi.” Tutupnya [R]

Berita Terkait

Hari Buruh: Wangsa Sebut Aceh Barat Darurat Perlindungan Pekerja
Diskusi Santai Eksekutif-Legislatif, Bahas Isu Strategis dan Kondisi Fiskal Aceh Barat
Rakornis Perpustakaan dan Kearsipan se-Aceh Digelar di Meulaboh
Ketimpangan TKD di Aceh Barat, WANGSA: Evaluasi Total TAPA atau Pemekaran Wilayah
Disebut Tak Terdampak Bencana, Warga Aceh Barat Berang : Rumah Hilang, Jembatan Ambruk dan Sekolah Hanyut
Pasang Plang Klaim Sepihak, Lahan Hutan Krueng Meulaboh Dibabat untuk Tanam Sawit
Oknum Mantan Bendahara Gampong Diduga Palsukan Setoran Uang Ratusan Juta
Gelap di Balik Dana Desa”, Papan Informasi Kosong, Warga Pulo Teungoh Murka dan Desak Audit
Berita ini 41 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 1 Mei 2026 - 19:17 WIB

Hari Buruh: Wangsa Sebut Aceh Barat Darurat Perlindungan Pekerja

Jumat, 1 Mei 2026 - 16:48 WIB

Diskusi Santai Eksekutif-Legislatif, Bahas Isu Strategis dan Kondisi Fiskal Aceh Barat

Rabu, 22 April 2026 - 11:03 WIB

Rakornis Perpustakaan dan Kearsipan se-Aceh Digelar di Meulaboh

Minggu, 19 April 2026 - 19:06 WIB

Ketimpangan TKD di Aceh Barat, WANGSA: Evaluasi Total TAPA atau Pemekaran Wilayah

Sabtu, 18 April 2026 - 18:16 WIB

Disebut Tak Terdampak Bencana, Warga Aceh Barat Berang : Rumah Hilang, Jembatan Ambruk dan Sekolah Hanyut

Berita Terbaru

Aceh Singkil

Budi Harjo Desak Penegak Hukum Usut Tuntas PT Ensem Lestari

Jumat, 1 Mei 2026 - 16:52 WIB