Meulaboh | Atjeh Terkini.id – Bupati Tarmizi SP bersama jajaran DPRK Aceh Barat menggelar diskusi santai untuk membahas berbagai isu strategis yang tengah dihadapi daerah, Kamis (30/4/2026) malam.
Pertemuan yang berlangsung di pendopo tersebut turut dihadiri Ketua DPRK Siti Ramazan, para wakil ketua, ketua fraksi, serta ketua komisi.
Bupati Tarmizi menyampaikan bahwa pertemuan antara eksekutif dan legislatif ini menjadi ruang terbuka untuk bertukar gagasan terkait perkembangan terkini, mulai dari isu geopolitik nasional hingga kondisi daerah.
“Kami jajaran pemerintah bersama DPRK duduk bersama membahas Aceh Barat dan update isu terkini. Mulai dari geopolitik nasional hingga daerah, termasuk kondisi fiskal yang saat ini tergolong lemah,” ujar Tarmizi.
Menurutnya, keterbatasan anggaran daerah menuntut pemerintah dan legislatif untuk lebih cermat dalam menetapkan skala prioritas pembangunan. Selain itu, diperlukan strategi jangka panjang untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa membebani masyarakat, khususnya kalangan menengah ke bawah.
Dalam diskusi tersebut, berbagai persoalan yang tengah dihadapi Aceh Barat juga menjadi sorotan, termasuk langkah-langkah solusi yang dapat ditempuh secara bersama.
Tarmizi menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan DPRK dalam merumuskan kebijakan yang efektif.
“Sinergi ini perlu dibangun. Melalui diskusi santai seperti ini, ruang untuk menyampaikan pendapat menjadi lebih terbuka. Secara resmi akan dibahas di forum DPRK, namun untuk menggali ide bisa dilakukan sambil berdiskusi santai,” jelasnya.
Salah satu isu penting yang turut dibahas adalah kebijakan batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen sesuai peraturan pemerintah. Ia mengungkapkan kekhawatiran bahwa kebijakan tersebut berpotensi berdampak pada keberlanjutan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
“Kita berupaya mencari solusi agar P3K, baik penuh waktu maupun paruh waktu, tidak menjadi korban akibat keterbatasan anggaran. Ini sedang kita cari jalan keluarnya,” tambahnya.
Selain itu, upaya peningkatan PAD juga menjadi fokus utama dengan pendekatan yang tidak memberatkan masyarakat. Pemerintah daerah berkomitmen menggali potensi pendapatan secara optimal dengan tetap memperhatikan kondisi ekonomi warga.
Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat kolaborasi antara eksekutif dan legislatif demi mendorong pembangunan Aceh Barat yang lebih baik ke depan.(**)
