BIREUEN l Atjeh Terkini.Id. .Miris Nasib malang menimpa satu keluarga korban banjir bandang di Desa Kapa, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen paska belum mendapat bantuan apapun, Bahkan masih menetap dibawah tenda darurat belum mendapatkan kehidupan yang layak.
Selain masih harus bertahan dibawah tenda darurat, hingga kini juga belum mendapatkan bantuan Dana Tunggu Hunian (DTH) dari pemerintah.
Adapun mantan mantan kombatan yang belum mendapat bantuan tersebut M Amin (44) bersama istri dan enam orang, salah satunya masih berusia bayi bertahan di tenda darurat di Desa Kapa, Kecamatan Peusangan Bireuen, Aceh.
M Amin yang juga mantan kombatan GAM kepada wartawan, Kamis (26/2/2026) mengatakan, kini kehidupannya sangat miris setelah rumah dan tempat usahanya hancur di hantam gelondongan kayu gunung saat banjir tiga bulan yang lalu.
M Amin mengaku heran terkait kebijakan dari pemerintah gampong, kecamatan maupun Pemerintah Kabupaten Bireuen, yang kini saling menuding seolah olah pemerintah pusat yang salah dalam verifikasi data korban banjir.
Sementara yang kita lihat di lapangan Keuchik, Camat dan Bupati Bireuen dari awalnya sudah menolak Hunian sementara (Huntara).
“Sedangkan kami yang korban banjir rumah kami hancur dihantam gelondongan kayu bahkan kami terpaksa tinggal di bawah tenda darurat sudah dua tahap Dana Tunggu Hunian (DTH) saya belum menerimanya, saya melihat kalau ada keuchik bersuara di media tentang Huntara, besoknya keuchik tersebut sudah ada video klarifikasi di kantor camat bahwa menolak huntara, ini jelas sekali hak kami korban banjir di permainkan,” kata M Amin.
Ia menambahkan, pada saat Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah yang disapa Dek Fadh datang ke Kantor Camat Peusangan dan bertatap muka langsung dengan warga dan keuchik, ingin mendengar keluhan keuchik mengenai warganya terimbas banjir. Namun saat pertemuan di Balai Desa Kantor Camat Peusangan, seolah-olah keuchik semua sudah di setting untuk menolak Huntara.
“Pada waktu pertemuan dengan Wakil Gubernur itu, saya hadir di acara tersebut, saya sangat ingin menyampaikan kepada Wakil Gubernur Aceh bahwa saya sangat membutuhkan Huntara apalagi keluarga saya ramai. Lihatlah sampai sekarang nasib kami berdesakan di bawah tenda, bila siang hari terasa panas dan bila tiba hujan kami kebasahan, ditambah lagi saya tidak mendapatkan hak DTH sudah dua tahap dicairkan, selaku warga korban banjir sementara rumah dan tempat usaha saya hancur,” keluh M Amin sedih.
Tambah M Amin, Presiden RI sering mengutuskan perwakilannya yaitu pak Menteri ke Kabupaten Bireuen, namun kenapa tidak langsung di arahkan turun ke Desa Kapa? Supaya warga bisa langsung mengungkapkan keadaan yang sebenarnya, yang ditanya seharusnya warga korban banjir yang rumahnya hancur dihantam gelondongan kayu gunung.
Selaku Eks Kombatan GAM, M Amin memohon kepada Gubernur Aceh Muzakir Manaf yang disapa Mualem, untuk turun langsung ke Desa Kapa, agar dirinya bisa mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi terhadap keluarganya selaku korban bencana banjir.
“Saya memohon kepada pemerintah pusat agar segera membangun Huntara, karena sampai detik ini kami warga korban banjir sangat membutuhkan Huntara, apalagi saat ini kami menjalani bulan puasa dengan keadaan yang memprihatinkan di bawah tenda kalau kami menunggu Huntap pasti lama dibangunnya,” ujar M Amin.
Badriah istri M Amin menambahkan, dirinya memiliki enam orang dan ada yang masih bayi dengan kondisi di bawah tenda di pinggir jalan seperti ini sangat memprihatinkan. Ditambah lagi tidak mendapatkan DTH, begitu juga tempat usaha suaminya hancur lebur diterjang banjir. “Saat ini untuk mencari nafkah saja kami sangat sulit,” katanya.
Hal senada juga disampaikan Jamilah (60), janda Desa Kapa Peusangan, Bireuen. Ia mengatakan kondisi di tenda saat ini sangat memprihatinkan. Sambil berurai air mata memohon kepada pemerintah pusat untuk segera membangun Huntara agar mereka tidak tidur berlama lama di tenda darurat. Karena kalau menunggu Huntap belum tahu kejelasannya kapan di bangun.
Sementara itu Keuchik Desa Kapa, Evendi mengatakan, dia selaku pemimpin desa tetap memihak kepada warganya, dan sekarang ini dia sudah menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah.
“Kami selaku pemerintah gampong kewajiban kami mendata warga korban banjir sudah dilakukan, keputusan semuanya ada sama pemerintah, baik tingkat kabupaten ,provinsi dan pemerintah pusat,” sebut Evendi. (*)
