Bireuen | Atjeh Terkini.id – Empat orang perangkat Gampong Dayah Baro, Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Bireuen di dakwa melakukan tindak pidana korupsi dana desa di Pengadilan Negeri Kelas I Banda Aceh, Selasa (3/6/25).
Dalam sidang itu, Jaksa Tindak Pidana Khusus Kejari Bireuen membacakan dakwaan kepada terdakwa, RZ selaku Pj. Geuchik Gampong Dayah Baro Tahun 2018, A selaku Pj. Geuchik Gampong Dayah Baro Tahun 2019 sampai tahun 2020, F selaku Direktur BUMG Bumdabarindo Tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 dan R selaku Bendahara Gampong Dayah Baro Tahun 2015 sampai dengan tahun 2021.
Jaksa telah menemukan adanya 2 alat bukti berdasarkan hasil audit tim auditor dari Inspektorat Kabupaten Bireuen, ditemukan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 620.055.547 (enam ratus dua puluh juta lima puluh lima ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah), yang dilakukan para terdakwa antara lain :
1. Anggaran Penyertaan Modal BUMG TA 2018 S.D 2020, Penyalurannya tidak sesuai dengan ketentuan, selanjutnya Anggaran BUMG sebagian besar digunakan untuk kepentingan pribadi.
2. Pekerjaan jontruksi, realisasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) tidak sesuai dengan kondisi pekerjaan yang terpasang (tidak sesuai dengan realisasi fisik).
3. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Gampong (BIMTEK) tidak sesuai dengan ketentuan dan tidak ada pertanggungjawaban.
4. Terdapat Realisasi APBG 2018 S.D 2020 yang dibayarkan tidak sesuai dengan pagu yang terdapat pada APBG dan kemahalan harga pengadaan barang.
Para terdakwa disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3) undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.
Dalam persidangannya ke empat terdakwa melalui kuasa hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap isi dakwaan jaksa penuntut umum.
Selanjutnya sidang tersebut dilanjutkan hari selasa 10 Juni 2025 dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi.[UmarAPandrah].
