PAD Kopi Bener Meriah: Gelap dan Misterius, GMNI Pertanyakan Transparansi

- Jurnalis

Jumat, 3 Oktober 2025 - 22:53 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bener Meriah I Atjeh Terkini.- Kabupaten Bener Meriah dikenal sebagai jantung ekonomi yang bertumpu pada sektor pertanian, dengan kopi Gayo sebagai urat nadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan komoditas ekspor yang membanggakan.

Namun, ironisnya, di balik statusnya sebagai produsen kopi terkemuka, transparansi data PAD yang bersumber dari komoditas ini justru semakin gelap dan penuh misteri. Jumat, 3 Oktober 2025.

Sarinah Mahda, kader Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Bener Meriah, mempertanyakan hilangnya data kontribusi kopi terhadap PAD dari pantauan publik, termasuk di platform resmi pemerintah kabupaten.

Baca Juga :  GMNI Bantah Tundingan Bahasa Tidak Pantas, P2GC Jangan "Beralibi" Terkait Kenaikan Harga Material Galian C

“Ini bukan sekadar kelalaian, melainkan anomali yang mencederai prinsip akuntabilitas publik, terutama mengingat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjamin hak setiap warga negara untuk mengakses informasi vital tersebut,” tegasnya.

Ketiadaan data yang transparan ini tidak hanya menghambat pengawasan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah, tetapi juga menyulitkan mahasiswa dan peneliti yang membutuhkan akses informasi akurat untuk studi dan riset.

“Data yang seharusnya menjadi pilar pembangunan dan partisipasi masyarakat justru disembunyikan, menciptakan jurang antara janji transparansi dan realitas di lapangan. Puncak dari kegagalan ini adalah respons pemerintah daerah terhadap upaya GMNI,” lanjutnya.

Baca Juga :  Dugaan Oknum Wartawan Minta Uang 15 Juta! Ini Kata Mashuri

Surat permohonan informasi resmi yang dilayangkan kepada Kepala Keuangan Kabupaten Bener Meriah dengan Nomor 075/DPC-Aktif/2025, hingga kini, tidak mendapatkan tanggapan atau penjelasan.

“Sikap bungkam ini bukan hanya mengabaikan hak konstitusional warga, melainkan juga mengkhianati semangat keterbukaan yang diamanatkan undang-undang. Ini adalah cerminan nyata dari mandeknya akuntabilitas di kota kopi ini,” pungkasnya. (bram).

Berita Terkait

Sadra Munawar: DPRK Bener Meriah Wajib Buka Hasil Pansus Bencana ke Publik
Curah Hujan Tinggi Picu Longsor di Desa Belang Tampu, Kecamatan Bukit Bener Meriah
Perkuat Struktur Jembatan Wih Kanis, TNI Gotong Royong Bersama Warga
Usai Dilaksanakan Peusijuek Di Lokasi, TNI Bergerak Cepat Rakit Jembatan Aramco
Akibat Curah Hujan Cukup Tinggi Akses Jalan Bireuen – Takengon Kembali Lumpuh Total
Anggota Koramil 06/Bukit Cek Kondisi Jembatan Bailey Karang Rejo
Oknum Wartawan Resmi Dilaporkan Atas Dugaan Peras Dinas Pertanian Bener Meriah
DPRK Bener Meriah akan Bentuk Tim Pansus Daging Meugang dan Penanggulangan Bencana
Berita ini 39 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 11 April 2026 - 12:32 WIB

Sadra Munawar: DPRK Bener Meriah Wajib Buka Hasil Pansus Bencana ke Publik

Jumat, 10 April 2026 - 14:25 WIB

Curah Hujan Tinggi Picu Longsor di Desa Belang Tampu, Kecamatan Bukit Bener Meriah

Kamis, 9 April 2026 - 13:52 WIB

Perkuat Struktur Jembatan Wih Kanis, TNI Gotong Royong Bersama Warga

Selasa, 7 April 2026 - 11:32 WIB

Usai Dilaksanakan Peusijuek Di Lokasi, TNI Bergerak Cepat Rakit Jembatan Aramco

Selasa, 7 April 2026 - 11:10 WIB

Akibat Curah Hujan Cukup Tinggi Akses Jalan Bireuen – Takengon Kembali Lumpuh Total

Berita Terbaru

Jakarta

Sekjen PWI Pusat Zulmansyah Sekedang Meninggal Dunia 

Sabtu, 18 Apr 2026 - 19:02 WIB