Langsa | Atjeh Terkini.id – Puluhan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Langsa mengelar demo di tiga tempat berbeda. Penyampaian aspirasi secara terbuka itu di lakukan di Sekretariat Pemerintah Kota Langsa, Kantor DPRK Langsa dan kantor Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Nasional (UP3 PT PLN), Kamis (24/04/2025).
Para mahasiswa menilai, usai pilkada 2024 lalu, berdampak carut marut polemik di pemerintahan Kota Langsa, baik di tingkat eksekutif maupun legislatif.
Koordinator demo, Ketua HMI Langsa Abdi Maulana mengkomandoi jalannya aksi yang berlangsung tertib dibawah pengawasan para personil dari Polres Langsa. Sementara, Kabid PTKP MHI Langsa Alan Syahputra berorasi dengan lantangnya.
“Kita sangat prihatin atas kondisi kota Langsa yang selama ini terjadi, pendapatan asli daerah jauh dari kata memuaskan, dimana seharusnya pimpinan atau pejabat kota Langsa mendahulukan kepentingan – kepentingan atau memprioritaskan kepentingan rakyat,” tegas Alan Syahputra.
Alan juga mengkritisi terkait rencana Pemko Langsa membeli kendaraan dinas yang anggarannya mencapai miliaran rupiah.
Berikut tuntutan HMI Cabang Langsa dalam demo:
1. Mengecam Pemko Langsa dengan tanpa negosiasi apapun untuk segera membatalkan rancangan pembelian mobil baru yang memakan biaya milliaran rupiah serta mendesak memprioritaskan penyelesaian pembayaran tunggakan gaji perangkat di 66 Desa wilayah Kota Langsa.
2. Mengecam 3 Faksi di DPRK Langsa, yaitu PA, PKS dan GERHANA (Gerindra, Hanura dan PNA) untuk bermoral agar segera menyelesaikan AKD guna DPRK Langsa dapat maksimal menjalankan fungsi serta perannya, terkhusus dalam mengontrol perjalanan Pemko Langsa demi kepentingan masyarakat banyak serta hal-hal lain demi kelancaran roda pemerintahan kota langsa terkhusus PELANTIKAN WALIKOTA dan WAKIL WALIKOTA LANGSA terpilih.
3. Mendesak Pj Walikota Langsa, Syaridin untuk angkat kaki dari Kota Langsa karena diduga terindikasi terlibat dalam konspirasi polemik yang terjadi pada roda organisasi pemerintahan Kota Langsa demi meraup keuntungan pribadi maupun segelintir oknum yang tidak bertanggungjawab.
Sedangkan terhadap PLN, HMI Langsa mengecam sering terjadinya pemadaman listrik, khususnya dalam bulan puasa yang lalu namun tidak ada kompensasi apapun kepada masyarakat serta pengelolaan dana CSR PLN Langsa yang tidak transparans dan terindikasi ada KKN.
Adapun kecaman dan tuntutan kepada PLN yaitu;
1. Mengecam PLN Langsa tanpa negosiasi apapun agar memberikan kompensasi kepada masyarakat/konsumen Kota Langsa terhadap pemadaman listrik yang sering terjadi khususnya dibulan suci Ramadhan lalu.
2. Meminta transparansi dana CSR PLN Langsa yang di duga terindikasi terdapat Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).
3. Mendesak aparat penegak hukum dari Polres Langsa dan Kejaksaan Langsa memeriksa aliran dana CSR PLN Langsa yang diduga terindikasi sarat akan KKN.
4. Apabila dalam waktu 7 hari jam kerja tidak ada tindak lanjut dari tuntutan, HMI Cabang Langsa akan kembali menyegel kantor PLN dengan masa yang berkali lipat.(**)
