Simeulue | Atjeh Terkini.id – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 terus mematangkan proses evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah.
Ketua Pansus LKPJ, Raswiadi, menegaskan bahwa seluruh rangkaian pembahasan dilakukan dengan mengedepankan prinsip profesionalisme dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.
Dalam keterangannya, Raswiadi menyampaikan bahwa Pansus bekerja dengan pengawasan yang ketat demi memastikan laporan yang disajikan selaras dengan fakta di lapangan. Rabu (15/4/2026)
“Pembahasan dilakukan secara profesional, tetap mengacu pada regulasi serta amanat Konstitusi yang menjadi dasar kerja Pansus,” ujar Raswiadi.
Telaah Mendalam dan Temuan Lapangan
Menurut Raswiadi yang juga anggota komisi 1, Pansus tidak hanya sekadar memeriksa berkas di atas meja. Pihaknya melakukan telaah mendalam yang mencakup berbagai aspek krusial, mulai dari tertib administrasi hingga sinkronisasi antara anggaran yang terserap dengan implementasi program secara nyata.
Ia mengungkapkan bahwa dalam proses evaluasi tersebut, tim Pansus menemukan sejumlah catatan dan temuan. Namun, ia menekankan bahwa hal tersebut adalah bagian lumrah dari fungsi pengawasan legislatif.
“Sejumlah temuan dan catatan yang muncul merupakan bagian dari mekanisme evaluasi yang bertujuan untuk memperkuat kualitas perencanaan dan pelaksanaan program ke depan. Catatan yang ada bertujuan agar ke depan pelaksanaan program dan penggunaan anggaran bisa lebih efektif,” tambahnya.
Menutup pernyataannya, Raswiadi menyampaikan harapannya agar hasil kerja Pansus LKPJ ini tidak hanya menjadi dokumen administratif semata. Ia berharap Pemerintah Daerah dapat menjadikan poin-poin rekomendasi Pansus sebagai kompas untuk perbaikan pelayanan publik.
Pemerintah diharapkan lebih cermat dalam mengalokasikan anggaran pada sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat sehingga terciptanya hubungan yang lebih harmonis dan transparan antara eksekutif dan legislatif dalam mengawal setiap rupiah uang rakyat.
“Kami berharap melalui evaluasi ini, tata kelola pemerintahan kita semakin sehat, transparan, dan mampu menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks di tahun-tahun mendatang,” pungkasnya.(AM)
