BANDA ACEH I Atjeh Terkini.Id- Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), melantik dan mengambil sumpah sedikitnya 25 posisi pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II) di lingkungan Pemerintah Aceh, dalam prosesi yang berlangsung di Anjong Mon Mata, Meuligoe Gubernur, Jumat (27/022/2026) bakda shalat tarawih.
Pelantikan yang berakhir nyaris tengah malam itu dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh M Nasir Syamaun MPA, para asisten Sekda, Staf Ahli Gubernur, para kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), Kepala Biro di Lingkungan Setda Aceh, serta Ketua TP PKK Aceh dan Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Aceh.
Sebelumnya, kabar pelantikan pejabat baru hasil fit and proper test itu sempat dilanda tanda tanya, walau telah dirumorskan berlangsung, Jumat hari ini. Masalahnya, hingga pukul 18.00 WIB petang tadi, belum ada kepastian tentang pelantikan. “Sampai saat ini kami belum dapat aba-aba tentang pelantikan, termasuk untuk pelaksanaan gladi resik jelang pelantikan. Bisa jadi nanti malam,” ujar sebuah sumber di jajaran Biro Adpim, petang tadi.
Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan bahwa pelantikan tersebut dilakukan untuk mengisi sejumlah jabatan yang kosong, sekaligus sebagai bagian dari penyegaran organisasi di lingkungan Pemerintah Aceh. Seluruh pejabat yang dilantik, kata dia, telah melalui proses seleksi terbuka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan mekanisme manajemen talenta aparatur sipil negara. “Pelantikan ini bukan sekadar rotasi jabatan, tetapi bagian dari upaya memperkuat kinerja pemerintahan agar semakin responsif, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik,” ujar Gubernur.
Gubernur Aceh yang akrab disapa Mualem itu menegaskan, seluruh SKPA untuk menjadikan visi dan misi Pemerintah Aceh sebagai arah kebijakan dan nafas kerja di setiap lini pemerintahan. Visi pembangunan Aceh 2025–2030, lanjutnya, adalah “Aceh Islami, Maju, Bermartabat, dan Berkelanjutan”.
Visi tersebut dijabarkan ke dalam tujuh misi utama, antara lain mewujudkan pelaksanaan Syariat Islam secara kaffah dalam kehidupan masyarakat, mengimplementasikan kekhususan dan keistimewaan Aceh sesuai MoU Helsinki dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, serta mendorong kemandirian ekonomi melalui hilirisasi, industrialisasi, pariwisata, dan transformasi digital berbasis sektor unggulan.
Selain itu, Pemerintah Aceh menargetkan pembangunan infrastruktur dasar yang inklusif dan berkelanjutan, peningkatan kualitas serta daya saing sumber daya manusia, penguatan tata kelola pemerintahan dan supremasi hukum, hingga pelestarian lingkungan hidup beserta ekosistemnya.
“Misi pembangunan ini harus diterjemahkan ke dalam program nyata setiap SKPA,” tegasnya.
Gubernur juga meminta seluruh jajaran SKPA bekerja maksimal dan memperkuat kolaborasi lintas sektor. Percepatan pemulihan pascabencana juga menjadi perhatian, dengan penanganan yang cepat, tepat sasaran, dan akuntabel.
Lebih lanjut, Gubernur mengingatkan pentingnya soliditas dan disiplin aparatur sipil negara (ASN), termasuk ketepatan waktu, kepatuhan terhadap regulasi, serta pencapaian target kinerja. Kepala SKPA diminta menjadi teladan dalam integritas dan komitmen kerja, serta memastikan setiap arahan pimpinan diterjemahkan secara cepat, tepat, dan terukur.
Dalam kesempatan itu, Gubernur juga turut menekankan percepatan realisasi anggaran tahun 2026 agar tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat manfaat. Proses administrasi dan pengadaan diminta dipercepat dengan tetap menjaga akuntabilitas. Jajaran SKPA juga diminta segera menyusun rancangan anggaran tahun 2027 berbasis prioritas strategis yang mendukung visi misi Aceh 2025–2030.
Diantara pejabat yang dilantik, ada yang sebelumnya memiliki basis kuat di bidang yang baru ditekuni, seperti M Diwarsyah yang sebelumnya telah malang melintang di posisi Kepala Dinas Keuangan Pidie Jaya. Selain itu juga terjadi kejutan kecil di beberapa posisi, karena kandidat yang dirumorskan favorit, ternyata keluar dari line up.
Adapun pejabat yang dilantik dan diambil sumpahnya adalah:
1. Ir. T. Robby Irza, S.SiT, M.T — Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Aceh.
2. Dr. A. Murtala, M.Si — Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Aceh.
3. Ir. Abdullah, ST, CFrA, CITA — Inspektur Aceh.
4. Drs. Muhammad Diwarsyah, M.Si — Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh.
5. Dr. Ir. Zulkifli, M.Si — Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh.
6. Murthalamuddin, S.Pd, MSP — Kepala Dinas Pendidikan Aceh.
7. Erwin Ferdinansyah, ST, MT — Kepala Dinas Pengairan Aceh.
8. Dr. Muhazar H, SKM, M.Kes — Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin.
9. drh. Safridhal — Kepala Dinas Peternakan Aceh.
10. Reza Ferdian, S.STP, M.Si — Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh.
11. Reza Saputra, SSTP, M.Si — Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh.
12. Dr. T. Aznal Zahri, S.STP, M.Si — Kepala Dinas Pertanahan Aceh.
13. Taufik, ST, M.Si — Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh.
14. Dr. Munawar, MA — Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh.
15. Asnawi, ST, M.S.M — Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh.
16. Safrizal, S.STP, M.Ec.Dev — Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh.
17. Budi Afrizal, SKM, MKM — Kepala Dinas Sosial Aceh.
18. Bahrón Bakti, ST, MT — Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Aceh.
19. Dr. Husnan, ST, MP — Staf Ahli Gubernur Bidang Keistimewaan Aceh, Sumber Daya Manusia dan Hubungan Kerja Sama.
20. Bob Mizwar, S.STP, M.Si — Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Aceh.
21. Teuku Hendra Faisal, SE, M.Si — Wakil Direktur Administrasi dan Umum Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin.
22. dr. Novita, Sp.JP(K) — Wakil Direktur Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin.
23. Zahrol Fajri, S.Ag, M.H — Kepala Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.
24. Daniel Arca, A.Ks, M.Si — Kepala Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh.
25. M. Ikhsan Ahyat, S.STP, M.A.P — Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh. (**).
