ACEH TIMUR I Atjeh Terkini.id- Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN melaksanakan Kick Off Pantau KB sebagai langkah strategis percepatan Pelayanan Kontrasepsi untuk penggarapan unmet need KB di wilayah prioritas. tayang Kamis (12/02/2026.)
Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen nasional dalam meningkatkan cakupan peserta KB modern, khususnya di daerah dengan angka modern contraceptive prevalence rate (mCPR) rendah dan unmet need tinggi.
Kegiatan diawali dengan laporan melalui Zoom oleh Direktur Bina Pelayanan KB, dr. Fajar Firdawati, MKM, serta arahan Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, Dr. Drs. Wahidin, M.Kes. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Dr. Wihaji, S.Ag., M.Pd., bersama Wakil Menteri Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, S.Sos., turut hadir memberikan dukungan dan arahan.
Provinsi Aceh menjadi satu dari empat provinsi yang ditunjuk untuk menyampaikan live report langsung dari lokasi pelayanan. Pelayanan KB dilaksanakan di wilayah terdampak bencana, tepatnya di Desa Blang Nie, Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur. Laporan disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur, Adlinsyah, S.Sos., M.AP.
Dalam laporannya, Sekda Aceh Timur menyampaikan kondisi pascabencana yang berdampak pada fasilitas kesehatan di daerahnya.
“Ini menjadi perhatian khusus bagi kami. Sekaligus menjadi hadiah bagi daerah kami yang sedang dilanda bencana, di mana banyak fasilitas kesehatan terbawa arus air dan tidak dapat kami gunakan. Termasuk mobil pelayanan KB yang saat ini kami datangkan dari Kemendukbangga/BKKBN Perwakilan Provinsi Aceh untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat,” ujar Adlinsyah.
Menanggapi laporan tersebut, Menteri Wihaji menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk segera menindaklanjuti kebutuhan mendesak di wilayah terdampak.
“Nanti akan saya sampaikan kepada Kepala Perwakilan BKKBN Aceh agar segera mendata kebutuhan yang urgent dan segera dipenuhi, khususnya untuk wilayah Aceh Timur, termasuk kebutuhan mobil layanan yang saat ini dipinjam dari Kemendukbangga/BKKBN Perwakilan Provinsi Aceh,” tegas Menteri Wihaji.
Pelayanan Kontrasepsi dan USG Gratis dilaksanakan melalui Mobil Unit Pelayanan (MUYAN) Provinsi sebagai strategi optimalisasi pelayanan KB secara mobile di wilayah terdampak dan dengan keterbatasan akses. Pelayanan ini melibatkan kolaborasi lintas sektor, yakni DP3AKB, Dinas Kesehatan, Ikatan Bidan Indonesia (IBI), serta Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI).
Berdasarkan hasil pelayanan di lokasi, tercatat total akseptor sebanyak 23 peserta KB, terdiri dari 21 akseptor Implant, 1 akseptor IUD, dan 1 akseptor suntik. Selain itu, sebanyak 14 ibu hamil mendapatkan pemeriksaan USG gratis menggunakan USG portable yang didukung oleh Fasilitas Kesehatan RSU Aceh Timur.
Wilayah Pantau KB di Aceh mencakup 15 kabupaten/kota prioritas, yaitu Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Timur, Langsa, Subulussalam, Aceh Singkil, Nagan Raya, Lhokseumawe, Sabang, dan Simeulue. Fokus intervensi diarahkan pada daerah dengan capaian mCPR rendah dan angka unmet need tinggi.
Dukungan kegiatan ini bersumber dari penggerakan pelayanan kontrasepsi melalui Biaya Operasional KB (BOKB) serta dukungan sarana prasarana pelayanan mobile dan USG portable.
Melalui Kick Off Pantau KB ini, diharapkan masyarakat semakin memahami pentingnya perencanaan keluarga dan menjaga jarak kelahiran. Dengan pengaturan jarak anak yang tepat, kesehatan ibu dan anak dapat terjaga sehingga pada akhirnya terwujud keluarga yang sehat, tangguh, dan sejahtera, sejalan dengan visi pembangunan keluarga berkualitas dan pertumbuhan penduduk yang seimbang. (**).
Penulis : Fahri ma’aruf
Foto : Fahri Ma’aruf
Penulis : Fahri ma’aruf
Editor : admin
Sumber Berita: Humas BKKBN Aceh
