Langsa | atjeh Terkini.id – Ratusan warga terdampak banjir gampong Pondok Keumuning, Kecamatan Langsa Lama menyambangi kantor Geuchik setempat, Selasa (10/2/2023).
Pasalnya, warga kecewa atas pengumuman verifikasi rumah rusak yang di terbitkan pemerintah Kota Langsa. Warga menilai data tersebut tak sesuai dan dianggap tebang pilih.
“Sebelum kami telah melaporkan kerusakan rumah akibat banjir pada 26 November 2025 ke kantor Geuchik, sesuai dengan instruksi dari Pemerintah Kota Langsa, namun ternyata sebagian besar warga tidak masuk dalam penerima bantuan tersebut,” ujar salah seorang warga.
Ia juga mengatakan, meski rumah tidak rusak, namun sejumlah perabotan rumah tangga rusak yang nilainya mencapai puluhan juta, akibat dampak banjir.
“Rumah tidak rusak, namun peralatan rumah tangga rusak semua dan tidak bisa dipergunakan lagi, kami ingin hal ini juga menjadi pertimbangan pemerintah untuk di berikan kompensasi,” ujarnya lagi.
Geuchik gampong Pondok Keumuning Paino yang menghampiri warga mengatakan, bahwa pendataan tersebut di lakukan oleh tim BPBD Kota Langsa dan hasilnya telah di umumkan.
“Kami hanya melaksanakan instruksi dari BPBD Kota Langsa untuk mendata rumah-rumah yang rusak akibat banjir dengan 3 kriteria, yaitu rusak ringan, sedang dan berat,” ujarnya.
Menurut Paino, pihaknya hanya melakukan pendataan rumah rusak akibat banjir, bukan dampak banjir secara umum.
“Kami sudah menyampaikan informasi tentang pendataan ini melalui Kadus Masing masing dan Informasi ini juga sudah di sosialisasikan oleh Pemko Langsa melalui media sosial,” jelasnya.
Geuchik Paino juga menyebutkan bahwa pihaknya tidak mengetahui nominal anggaran penerima manfaat dampak banjir. Mereka hanya di intruksikan untuk mendata kerusakan rumah saja.
Atas aksi protes warga, Sekretaris Daerah Kota Langsa Dra Suhartini S.Pd, M.Pd., juga hadir. Ia mendengar dan memberikan penjelasan terkait penerima bantuan rumah dampak banjir.
Sekda juga melakukan diskusi dengan pihak Pemerintah Desa untuk mencari solusi terhadap keluhan warga. Lalu, ia mencoba menenangkan dengan berbicara dihadapkan warga.
Setelah panjang lebar ia menjelaskan hal tersebut termasuk menyetujui pendataan perabotan rumah tangga yang rusak, akhirnya warga berangsur-angsur membubarkan diri. Aksi warga tersebut beredar luas di media sosial dan grup WhatsApp.
Dampak protes tersebut, akhirnya Pemerintah Kota Langsa melalui Pemerintah Desa/Gampong masing – masing dalam wilayah Kota Langsa melakukan pendataan ulang dengan memberikan formulir kepada masyarakat.
“Akhirnya pada hari ini pendataan ulang dampak banjir kembali dilakukan oleh Pemerintah,” ujar Husen warga kota Langsa, seraya memperlihatkan formulir pendataan, rabu (11/2/2025).
Ia berharap pendataan ulang ini Pemerintah Kota Langsa dapat mengakomodir dampak banjir, bukan hanya batuan rumah rusak saja, karena banjir juga berdampak luas termasuk alat – alat rumah tangga yang rusak.
“Meski tidak mencakup keseluruhan, 50 persen saja diakomodir, Alhamdulillah,” pungkasnya.
Salah seorang pejabat pemerintah gampong mengakui, bahwa pihaknya melakukan pendataan ulang dengan memberikan formulir kembali kepada masyarakat yang terdampak banjir.
Benar, kita berikan form lagi agar masyarakat dapat melaporkannya kembali,” ujar Pak Kadus disalah satu gampong wilayah Kota Langsa. (**)
