Meulaboh | Atjehterkini.id – Wakil Bupati Aceh Barat, Said Fadheil, SH, menghadiri pembukaan Rapat Paripurna ke-VIII Masa Sidang ke-III DPRK Aceh Barat dalam rangka pembahasan dan penetapan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2026, bertempat di Ruang Sidang Utama DPRK Aceh Barat, Selasa (21/10/2025).
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Said Fadheil menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Badan Anggaran DPRK serta Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang telah bekerja keras menyusun dokumen perencanaan keuangan tersebut.
“Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah mencurahkan pikiran dan tenaga, sehingga agenda penting ini dapat terselesaikan dengan baik, sesuai mekanisme dan jadwal yang disepakati bersama,” ujar Said Fadheil.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah menyerahkan dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) kepada DPRK, yang kemudian mendapat respons positif sebagai pedoman dalam penyusunan APBK Aceh Barat Tahun 2026.
Said menyampaikan proyeksi keuangan daerah, Pendapatan Daerah diproyeksikan sebesar Rp1.319.521.132.468, Belanja Daerah diproyeksikan sebesar Rp1.381.095.435.980, Pembiayaan Daerah sebesar Rp61.574.303.512
Said menjelaskan, asumsi dasar pembangunan tersebut diarahkan pada penguatan sektor-sektor produktif yang mampu meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), menciptakan lapangan kerja, serta menurunkan tingkat kemiskinan.
Lebih lanjut Said menambahkan, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menargetkan sejumlah capaian pada tahun 2026, di antaranya: Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,10–6,00%, Tingkat pengangguran terbuka (TPT) ditekan hingga 5,00–5,30%, Indeks Gini berada di kisaran 0,220–0,230, sebagai upaya pemerataan pendapatan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ditargetkan mencapai 76,17–76,90, Tingkat kemiskinan diharapkan turun ke sekitar 15%, Laju inflasi dijaga stabil pada 2,5–3,5%.
Said menegaskan bahwa arah kebijakan pembangunan tahun depan difokuskan pada peningkatan produktivitas di berbagai sektor unggulan seperti pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, yang memiliki potensi besar dalam menggerakkan ekonomi rakyat.
“Kami optimistis dengan sinergi antara pemerintah daerah dan DPRK, arah pembangunan 2026 dapat berjalan efektif, berkeadilan, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat Aceh Barat,” tutup Said Fadheil.(**)
