Bireuen I Atjeh Terkini.id- Ketua Jaringan Aneuk Syuhada Aceh (JASA) Bireuen, Tgk Muliadi SH, mengingatkan seluruh pihak agar lebih bijaksana dalam menyampaikan informasi di tengah kondisi masyarakat yang masih berjuang memulihkan diri setelah banjir besar melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat selama hampir dua bulan terakhir.
Menurutnya, fase pascabencana saat ini merupakan masa yang sangat rawan munculnya polemik, mulai dari kekurangan pangan, kebutuhan rumah yang belum siap, hingga berbagai persoalan sosial lain yang muncul akibat kerusakan luas. Karena itu, ia meminta para tokoh gampong, aparatur desa, dan semua pihak untuk tidak menyebarkan informasi yang bersifat provokatif maupun menimbulkan
keresahan di tengah masyarakat.
Tgk Muliadi menegaskan, bencana kali ini bukan bencana kecil yang bisa ditangani seketika. Kerusakan infrastrukur, kebutuhan bantuan logistik, dan perbaikan rumah warga membutuhkan waktu serta perencanaan matang.
“Ini bencana besar, kerusakan menyeluruh. Proses pemulihan tidak segampang membalik telapak tangan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa baik keuchik maupun bupati membutuhkan dukungan anggaran yang memadai untuk bergerak. Banyak program pemulihan sangat bergantung pada alokasi dana dari pemerintah pusat.
“Sekeras dan sehebat apa pun bupati dan keuchik bekerja, kalau anggarannya belum mencukupi, tetap sulit. Semua sangat tergantung pusat,” ujarnya.
Peringatan Terkait Isu Bantuan Logistik
Salah satu bentuk provokasi berbahaya, kata Tgk Muliadi, adalah mengajak warga datang dan menuntut bantuan ke BPBD dengan dalih bahwa “bantuan banyak dan semua masyarakat punya hak”.
Menurutnya, informasi seperti itu sangat berpotensi memicu kekacauan, kekecewaan, bahkan pertengkaran antarwarga.
“Ini bahaya. Bantuan itu terbatas dan diprioritaskan hanya untuk gampong yang benar-benar terdampak. Tidak semua desa punya jatah yang sama,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa distribusi bantuan sudah mengikuti standar, data, dan hasil verifikasi lapangan.
Tgk Muliadi berharap seluruh pemangku kebijakan—termasuk aparatur gampong, tokoh masyarakat, relawan, dan lembaga kemanusiaanbisa menjaga komunikasi publik secara baik dan tidak memanfaatkan keadaan untuk kepentingan pribadi, politik, atau kelompok.
“Saya mengajak para pihak jangan jadi provokator. Fokus kita adalah membantu korban, bukan membuat masalah baru,” katanya.
Ia menegaskan bahwa ketenangan masyarakat sangat berpengaruh terhadap kelancaran proses bantuan dan pemulihan. (**).
