Jakarta | Atjeh Terkini.id – Menteri Perlindungan Perempuan dan Anak Republik Indonesia Republik Indonesia, Arifatul Choiri Fauzi menerima kunjungan audiensi pejabat Pemerintah Kota Langsa, di rumah dinas Menteri Perlindungan Perempuan dan Anak Republik Indonesia, Rabu (30/04/25).
Pertemuan ini dihadiri Pj. Walikota Langsa Dr. Syaridin S.Pd., M.Pd, Pj. Sekda Kota Langsa, Suriyatno, AP., M.SP dan Kabag Umum Setda kota Langsa, Rizky Julianda, S.IP.
Menteri Arifatul Choiri Fauzi mengapresiasi layanan penanganan perempuan dan anak di Kota Langsa yang dinilainya sangat baik dan berharap Langsa yang sudah ditetapkan sebagai kota layak anak peringkat Pratama bisa ditingkatkan lagi.
“Kota Langsa sudah ditetapkan sebagai kota layak anak peringkat Pratama. Mudah-mudahan bisa ditingkatkan berdasarkan kualitas indikator yang menjadi bagian penilaian,” sebutnya
Arifatul Choiri Fauzi mengatakan untuk saat ini Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak sudah menetapkan tiga program prioritas pertama ruang bersama merah putih, perluasan fungsi call center sahabat perempuan dan anak dan satu data gender dan anak.
“Program ini bertujuan untuk melanjutkan, meningkatkan dan menyinergikan praktik baik program-program berbasis desa yang telah dilaksanakan oleh kementerian,” katanya.
Sementara itu Syaridin dalam pertemuan tersebut memaparkan sejumlah prestasi kota Langsa yang pernah terpilih empat kali secara berturut sebagai kota layak anak katagori Pratama.
“Kami dari jajaran Pemerintah Kota Langsa sangat berkomitmen pada perlindungan perempuan dan anak, kota Langsa harus siap menjadi kota layak anak,” katanya.
Dalam rangka mendukung kota layak anak, lanjutnya. Maka Pemko Langsa bersedia menjadi pusat rujukan dari dua kabupaten lain upaya penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Langkah ini dilakukan berdasarkan arahan pemerintah Aceh melalui dinas terkait dalam penanganan kasus tersebut.
“Melalui Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak provinsi Aceh menetapkan Langsa sebagai rujukan penanganan kasus-kasus anak yang terjadi di kabupaten Aceh Timur dan Aceh Tamiang dan di selesai di kota Langsa karena Langsa terletak ditengah-tengah dua kabupaten ini,” jelas Syaridin.
Namun demikian, kepala BPSDM Aceh ini menuturkan untuk kelangsungan kota layak anak maka Langsa butuh dukungan pemerintah pusat melalui program khusus kementerian perlindungan perempuan.
“Mudah-mudahan kota Langsa termasuk salah satunya yang mendapat program ini serta kami berharap ada bimbingan dan arahan program baru yang dikembangkan Langsa menjadi prioritas,” tandasnya.
Dikarenakan, Langsa sangat terbatas dengan anggaran sehingga dibutuhkan sumber lain yang bisa menunjang kegiatan tersebut di masa akan datang. “Namun Pemko tetap menganggarkan untuk layanan perlindungan perempuan dan anak,” ujarnya.(**)
