Banda Aceh I Atjeh Terkini.id- Bencana Banjir yang melanda Aceh dan menyebabkan pemadaman listrik massal telah menjadi sorotan berbagai lembaga. Ketua Petani Peternak Muda Milenial Indonesia (PAMI) Aceh, Irwan Syahputra (Syech Wan), menegaskan bahwa ketergantungan Provinsi Aceh pada pasokan listrik dari luar daerah telah menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Minggu (07/12)
Syech Wan mempertanyakan kebijakan PT PLN (Persero) Wilayah Aceh. Meskipun banjir hanya melanda 18 kabupaten/kota, pemadaman listrik justru terjadi secara meluas, termasuk di wilayah yang tidak terdampak.
Hal ini, menurutnya, membuktikan bahwa pasokan energi di tingkat kabupaten/kota belum mencapai kemandirian.
“Jika setiap kabupaten/kota memiliki kemandirian energi, pemadaman massal yang merugikan masyarakat tidak akan terjadi,” tegas Syech Wan.
Kerugian yang ditimbulkan tidak hanya terbatas pada padamnya penerangan, tetapi juga mencakup kerusakan berbagai alat elektronik, terputusnya jaringan telepon yang menyebabkan kepanikan di kalangan keluarga korban, serta kelangkaan dan kenaikan harga drastis BBM dan gas hingga dua kali lipat.
Syech Wan mendesak Pemerintah Provinsi Aceh untuk memprioritaskan kemandirian daerah dari berbagai sektor guna memutus rantai ketergantungan yang merugikan ini, termasuk dengan membuka keran investasi energi terbarukan dan mendorong bantuan internasional.
Senada dengan itu, Syukran HR, SH, selaku Dewan Pakar PAMI Aceh, menekankan pentingnya Pemerintah Aceh merumuskan pola kemandirian melalui pembukaan peluang investasi di berbagai bidang, termasuk sektor kelistrikan. Aceh, yang kaya akan potensi alam, memiliki daya tarik besar bagi investor yang ingin membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), dan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (Geotermal).
Abi Syukran mendesak agar program investasi energi ini segera diluncurkan, berdampingan dengan pengembangan sektor utama lainnya seperti pertanian, peternakan, perikanan, dan perdagangan internasional melalui jalur laut. Tujuan utama dari langkah-langkah ini adalah mengembalikan Aceh pada masa kejayaannya sebagai wilayah yang mandiri.
Selain itu, Abi Syukran juga mendesak Pemerintah Pusat untuk segera memberikan izin pembukaan peluang investasi di segala bidang bagi Aceh. PAMI juga menuntut agar status bencana di Aceh ditingkatkan menjadi Bencana Nasional.
“Begitu banyak kerusakan yang dialami masyarakat, butuh waktu yang panjang untuk memulihkan kembali dan menghidupkan ekonomi rakyat yang sudah hancur,” ujar Abi Syukran, merujuk pada pemulihan pasca-Tsunami 26 Desember 2004.
Langkah ini dianggap penting agar pihak internasional dapat turut membantu pemulihan Aceh, sebagaimana yang terjadi pasca-bencana tsunami. Permintaan ini disampaikan menjelang peringatan Tsunami Aceh yang jatuh pada 26 Desember mendatang.
Pemerintah Provinsi Aceh, melalui Gubernurnya, menganggap bahwa kegagalan dalam menjaga stabilitas pasokan listrik (seringnya mati lampu) adalah masalah struktural yang menghambat pertumbuhan ekonomi, terutama dalam menarik investasi – padahal Aceh merupakan daerah surplus listrik. (**)
