Jakarta I Atjeh Terkini.id- Aceh adalah cerita tentang luka yang dijahit menjadi harapan. Puluhan tahun konflik bersenjata berkecamuk di bumi Serambi Mekkah, meninggalkan bekas pahit di tubuh rakyatnya. Namun pada 15 Agustus 2005, dunia menyaksikan sejarah: Aceh dan Republik Indonesia duduk di meja damai, menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki. Itu bukan sekadar perjanjian itu adalah harapan yang diberi napas. Kini, harapan itu kembali terancam. Bukan oleh senjata, tetapi oleh peta. Oleh sengketa batas wilayah yang, jika dibiarkan, bisa mengoyak lembaran damai yang telah dijaga nyawa dan darah.
Dr. Iswadi M.Pd, seorang pengamat politik berdarah Aceh dan tokoh pendidikan nasional , menyuarakan kegelisahan yang menggema dari Aceh hingga Jakarta: perdamaian Aceh sedang berada di persimpangan. Ia mempertanyakan, apakah Presiden Prabowo Subianto, yang baru saja menduduki tampuk kekuasaan nasional, akan menjadi pemimpin yang memelihara warisan damai itu atau justru mencatat sejarah sebagai presiden yang membiarkannya runtuh karena urusan batas wilayah.
Alumni Program Doktoral Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta tersebut mengatakan Sumber ketegangan ini terletak pada empat pulau: Panjang, Lipan, Mangkir Gadang, dan Mangkir Ketek. Pulau-pulau yang selama ini diyakini sebagai bagian dari Aceh, kini secara administratif dialihkan ke wilayah Sumatera Utara oleh Kementerian Dalam Negeri. Dalam satu keputusan teknokratik yang dingin, sejarah, identitas, dan aspirasi masyarakat Aceh seolah-olah dihapus begitu saja.
Bagi Jakarta, ini mungkin soal koordinat dan birokrasi. Tapi bagi rakyat Aceh, ini adalah soal harga diri. “Jangan pernah meremehkan luka lama yang belum sembuh,” kata Dr. Iswadi. “Aceh pernah berdarah karena merasa tidak didengar. Jangan ulangi kesalahan itu hanya karena peta digital dan meja rapat di kementerian.”
Akademisi yang juga politisi muda ini mengatakan MoU Helsinki tidak hanya menyudahi konflik bersenjata antara GAM dan TNI/Polri, tetapi juga menjadi referensi bagi dunia dalam menyelesaikan konflik etnopolitik. Aceh diberi status kekhususan, otonomi yang diatur secara khusus, dan penghormatan terhadap identitas lokal. Proses reintegrasi berjalan, eks kombatan kembali ke masyarakat, dan konflik berubah menjadi demokrasi lokal.
Namun semua keberhasilan itu menggantung pada satu benang tipis: kepercayaan. Bila kepercayaan Aceh terhadap negara mulai retak kembali, perdamaian yang selama ini dibanggakan di forum-forum internasional hanya akan tinggal arsip.
Dr.Iswadi mengatakan Presiden Prabowo bukanlah orang asing bagi sejarah konflik Aceh. Ia pernah menjadi bagian dari institusi militer saat konflik masih berkecamuk. Kini, sebagai kepala negara, publik Aceh menanti: apakah Prabowo akan mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai pemimpin yang menjaga damai, atau sebaliknya?
Suara-suara dari Aceh sudah terdengar jelas. Ulama-ulama meminta agar Presiden Prabowo turun tangan menyelesaikan sengketa wilayah ini dengan bijak. DPRA menyuarakan keberatan secara resmi. Masyarakat sipil, termasuk Komite Peralihan Aceh (KPA), menegaskan bahwa ini bukan sekadar sengketa administratif, tapi soal keberlanjutan perdamaian.
Masih menurut Dr.Iswadi
Satu pelajaran penting dari sejarah konflik Aceh: yang besar sering bermula dari hal kecil yang diabaikan. Seperti percikan api yang dibiarkan menyala di ladang kering, konflik bisa tumbuh dari rasa tidak adil, dari kebijakan yang tidak konsultatif. Sengketa empat pulau ini bisa menjadi pemicu baru bukan untuk mengangkat senjata, tapi cukup untuk membakar kembali bara kekecewaan terhadap negara.
Lebih dari itu, dunia mengamati. Perdamaian Aceh sering dipuji dalam forum internasional sebagai contoh keberhasilan Indonesia. Bila hari ini Aceh kembali bergejolak, pertanyaan yang akan muncul bukan hanya “mengapa”, tapi juga: “bagaimana negara ini menjaga janjinya?”
Dr.Iswadi mengatakan Tuntutan masyarakat Aceh lebih dari sekadar ingin pulau-pulau itu dikembalikan secara administratif. Mereka ingin didengar. Ingin dihargai. Mereka ingin negara hadir, bukan sebagai hakim sepihak, tapi sebagai mediator yang adil. Pemerintah pusat diminta untuk membuka dialog terbuka dengan Aceh , mengkaji ulang kebijakan yang memicu konflik, dan yang terpenting menunjukkan empati politik yang nyata.
Dr. Iswadi menutup pesannya dengan peringatan keras: “Jangan main api di ladang yang baru saja tumbuh hijau.” Perdamaian Aceh adalah investasi berharga bagi Indonesia. Ia tidak lahir dari satu dekrit, tapi dari proses panjang yang mengorbankan ribuan nyawa. Melemahkan perdamaian itu hanya karena arogansi birokrasi adalah bentuk pengkhianatan terhadap sejarah.
Kini, bola ada di tangan Presiden Prabowo. Dunia menunggu, rakyat Aceh menanti, sejarah akan mencatat.
Akankah Prabowo menjadi presiden yang menyelamatkan simbol perdamaian dunia atau presiden yang membiarkan benih konflik tumbuh kembali? (**).
