Kehadiran etnis Rohingya di Provinsi Aceh menjadi masalah sosial lainnya yang timbul di masyarakat. Diantaranya merepotkan penanganan, mulai dari masyarakat setempat yang wilayahnya menjadi tempat pendaratan, hingga merembet ke Pemerintah Aceh.
Beberapa tahun belakangan ini, daratan Aceh menjadi alternatif bagi etnis ini untuk mencari tempat perlindungan. Entah mengapa, faktanya mereka terus berdatangan, bak kata istilah “Datang tak di undang pergi tak pamit”.
Inilah fenomena yang terjadi. Pemerintah Aceh dan instansi terkait lainnya seperti belum siap dan mengambil sikap tegas menghadapi persoalan ini.
Disisi yang lain, etnis ini juga menjadi bagian dari bisnis sekelompok orang di luar sana. Mereka sengaja memasukkan Rohingya ke Aceh dengan mengambil keuntungan.
Seperti yang baru diungkapkan oleh aparat kepolisian Aceh Timur. Tiga pelaku, satu diantaranya WNA berhasil di tangkap. Bahkan ada pelaku lainnya di luar Aceh yang mengendalikannya.
Apresiasi setinggi tingginya kepada aparat keamanan yang berhasil mengungkap kasus penyelundupan manusia. Ini menjadi salah satu hal penting, agar para pelaku mendapatkan efek jera dan menjadi contoh bagi lainnya diluar sana.
Gejolak sosial yang ditimbulkan juga beragam, diantaranya kabur dari tempat penampungan sementara. Menjadi hal pelik yang harus ditangani oleh pemerintah setempat. Belum lagi sikap dan perilaku mereka menambah rumitnya penanganan.
Diketahui kasus terbaru, etnis Rohingya yang mendarat di Gampong Meunasah Hasan, Kecamatan Madat beberapa hari lalu telah dipindahkan ke Gampong Seunebok Rawang, Kecamatan Peureulak Timur.
Namum dalam dua hari di tempat penampungan sementara sebanyak 29 orang telah kabur. “10 orang yang melarikan diri merupakan perempuan semua,” kata Kabid Politik dan Pemerintahan Kesbangpol Aceh Timur, Syamsul Bahri kepada wartawan, Rabu (6/11/2024) dan sebelumnya 19 orang juga melarikan diri pada Senin 4 November 2024 lalu.
Karena datangnya dadakan, Pemerintah Aceh termasuk masyarakat memang belum siap menangani masalah ini secara komprehensif. Lembaga kemanusiaan internasional juga terkesan abai dengan persoalan ini.
Padahal ini adalah kasus krisis kemanusiaan yang terjadi di daerah asalnya yang tak ada solusi dari pihak terkait yaitu Lembaga internasional yang menangani pengungsi United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) atau yang dikenal sebagai Badan Pengungsi PBB.
Krisis ini dimanfaatkan pihak tertentu untuk mendapatkan cuan, namun meresahkan puan dan tuan, masyarakat dan Pemerintah Aceh.
Dari sini kita dapat melihat peristiwa yang menjadi problematika di masyarakat akibat ulah penyelundupan manusia. Di laut nan luas disana, juga diperlukan penjagaan ketat agar orang asing dan hal hal lainnya tidak dapat masuk. Semoga. (Penulis: Redaksi)
