Banda Aceh I Ikatan Mahasiswa Pemuda Pelajar Simeulue Barat (IMAPPESBAR) Cabang Banda Aceh tengah dilanda polemik kepemimpinan. Sejumlah anggotanya yang berasal dari Simeulue Barat menolak pengakuan terhadap Faji Amin sebagai ketua periode sebelumnya, dengan alasan tidak pernah melaksanakan musyawarah besar yang menjadi dasar pengambilan keputusan dalam organisasi.
Ferno, salah seorang mahasiswa yang juga berasal dari Simeulue Barat, menyatakan bahwa masa jabatan Faji Amin telah kadaluarsa dengan status kepemimpinannya yang tidak jelas dan menjadikan organisasi sebagai alat untuk kepentingan pribadi.
“Faji Amin telah lebih dari empat tahun menjabat tanpa kejelasan status kepemimpinannya. Sejak menjabat sebagai ketua, beliau tidak pernah menggelar musyawarah besar untuk membahas perkembangan organisasi dan kebutuhan anggota. Padahal musyawarah merupakan pijakan utama dalam kerja bersama kita. Dan ini kami menggap organisasi tersebut hanya dijadikan alat untuk kepentingan beliau” ucapnya.
Perbedaan pendapat semakin memuncak setelah Faji Amin mengumumkan pemilihan Agim Jipima sebagai Pejabat Luar Biasa (PLT) Ketua baru. Langkah tersebut dilakukan tanpa melalui proses musyawarah dan tanpa klarifikasi mengenai aturan yang menjadi dasar keputusan.
“Kami merasa tidak diperhitungkan. Pemilihan PLT Ketua seharusnya melalui musyawarah bersama agar seluruh anggota atau mahasiswa memiliki suara dan memahami alasan pemilihan. Tanpa proses yang jelas, kami tidak dapat menerima kepemimpinan baru yang diangkat secara sepihak,” tambah Ferno.
Dalam hal ini Ferno juga menyampaikan bahwa saudara Agi Jipima, Sangat masih dini untuk memimpin lembaga IMAPPESBAR yang cukup besar. Apalagi beliau baru memasuki bangku perkuliahan.
“Kami menganggap Agim Jipima itu masih sangat dini untuk memimpin IMAPPESBAR,” kata Ferno
Tidak hanya itu, Pihaknya mengecam keras yang menjadikan IMAPPESBAR sebagai alat untuk kepentingan pribadi.
” kembalikan fungsi organisasi sesuai dengan aturan organisasi dan prinsip musyawarah. Kami mengecam keras tindakkan yang menjadikan organisasi sebagai kepentingan pribadi tanpa melalui musyarawah sebagaimana mestinya,” Tutup Ferno. (**).
