Langsa | Atjeh Terkini.id – Diduga pengerjaan revitalisasi Water Treatment Plant (WTP) RSUD Kota Langsa senilai Rp 1,43 miliar dari dana DOKA T.A. 2022 menunjukkan pola penyimpangan yang sistematis sejak tahap perencanaan, proses tender, hingga pelaksanaan fisik.
Terdapat indikasi kolusi antara PPK/PA, PPTK, kontraktor pelaksana (CV. Alwy Perdana), konsultan perencana, dan konsultan pengawas untuk memenangkan pihak tertentu melalui rekayasa penawaran LPSE.
Fakta diatas memperlihatkan adanya pelanggaran terhadap UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 12B terkait gratifikasi dan kerugian keuangan negara.
Modus yang muncul mencerminkan indikasi kuat tindak pidana korupsi terstruktur yang tidak hanya berpotensi merugikan negara tetapi juga mengancam pelayanan air bersih di fasilitas kesehatan publik.
Apabila tidak segera ditangani secara hukum dan administratif, proyek WTP RSUD Kota Langsa berpotensi menjadi kasus korupsi dengan kerugian negara yang signifikan, mengingat peralatan dan infrastruktur tidak berfungsi sejak 2023.
Akibatnya, dalam jangka pendek, RSUD Kota Langsa akan terus mengalami defisit suplai air bersih yang dapat mengganggu pelayanan kesehatan. Dalam jangka menengah, terbuka peluang munculnya konflik kepentingan dan praktik serupa pada proyek DOKA berikutnya di RSUD Kota Langsa.
Terpisah, Plt Direktur RSUD Langsa Dr.Erizal yang di konfirmasi Atjeh Terkini.id, Selasa (3/2/2026) terkait hal tersebut mengatakan dirinya baru menjabat.
“Saya tidak mengetahui hal tersebut karena baru menjabat Plt Dirut RSUD Langsa dan tidak ada laporan dari pihak terkait,” ujarnya.
Menurutnya, hal ini tidak diketahui sama sekali dan mengaku kaget saat di hubungi wartawan terkait hal ini.
“Sebelumnya tidak mengetahui sama sekali, informasi ini saya baru diketahui melalui karena abang telpon,” ujarnya lagi.(**)
