ACEH BARAT I Atjeh Terkini.id- Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) mendesak pemerintah daerah dan pemerintah pusat tidak mengabaikan terhadap nasib wartawan yang terdampak banjir di sejumlah wilayah di Aceh.
Hal tersebut diuraikan melalui pesan tertulis oleh Ketua YARA Aceh Barat, Hamdani, S.Sos., S.H., M.H., di terima oleh redaksi Aceh Terkini. Selasa 27 Januari 2026.
Menurut Hamdani. banyak jurnalis kini kehilangan kemampuan bekerja karena alat kerja vital seperti laptop dan kamera rusak terendam banjir.
“Bukan hanya harta benda yang hilang, tetapi alat kerja mereka adalah nyawa profesi. Tanpa itu, mereka praktis kehilangan mata pencaharian,” ujar Hamdani,
Banjir yang melanda sejumlah daerah, antara lain Aceh Utara, Aceh Tamiang, Kota Langsa, Aceh Timur, Bireuen, Pidie Jaya, Aceh Tengah, Nagan Raya, Bener Meriah, hingga Lhokseumawe, tidak hanya merendam permukiman warga, tetapi juga melumpuhkan aktivitas jurnalistik.
Menurut Hamdani, selama bencana pemerintah sangat terbantu oleh pemberitaan wartawan untuk membangun citra dan memperoleh dukungan publik, namun perhatian terhadap wartawan yang menjadi korban dinilai masih minim.
“Sangat ironis melihat pemerintah sangat terbantu oleh pemberitaan jurnalis saat bencana, tetapi abai ketika jurnalis itu sendiri tertimpa musibah,” tegasnya.
YARA menilai terdapat ketimpangan perlakuan terhadap peran jurnalis di lapangan. Wartawan kerap menjadi garda terdepan penyampai informasi saat bencana, namun belum mendapatkan perlindungan yang memadai ketika mengalami kerugian.
Dalam desakannya, YARA meminta pemerintah melakukan beberapa langkah konkret, yakni:
- Melakukan pendataan khusus terhadap awak media yang terdampak banjir.2. Menyediakan skema bantuan atau kompensasi untuk perbaikan dan penggantian alat kerja yang rusak.
- Membangun kepedulian sosial dengan menghapus stigma bahwa wartawan hanya alat publikasi, melainkan bagian dari masyarakat yang juga membutuhkan perlindungan saat bencana.
YARA mengingatkan, tanpa kehadiran jurnalis di lokasi bencana, informasi mengenai penderitaan masyarakat tidak akan sampai kepada publik dan para pengambil kebijakan.
“Oleh karena itu, sudah sepatutnya pemerintah memberikan perhatian timbal balik yang adil kepada para jurnalis,” pungkas Hamdani. (d/ril).
