Meulaboh | Atjeh Terkini.id – Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 dan Musrenbang RKPD 2026, Kamis (26/6/2025), di Aula Teuku Umar Bappeda.
Mengusung tema “Terwujudnya Aceh Barat Maju Melalui Pembangunan Berkelanjutan dan Berlandaskan Syariat Islam”, forum ini menjadi pijakan penting dalam menyusun arah kebijakan pembangunan daerah yang lebih progresif, inklusif, dan berpihak pada masyarakat.
Bupati Aceh Barat, Tarmizi, SP, MM, dalam sambutannya menegaskan bahwa pembangunan ke depan tidak bisa lagi bersandar pada rutinitas birokrasi. Ia menuntut lahirnya gagasan segar yang mampu menjawab tantangan zaman, terutama di tengah dinamika fiskal nasional dan daerah.
“Kondisi fiskal yang fluktuatif jangan dijadikan alasan untuk stagnan. Justru ini saatnya kita bangun dengan kolaborasi dan inovasi,” tegas Tarmizi.
Ia mengungkapkan bahwa salah satu bentuk efisiensi yang telah dilakukan adalah memangkas anggaran perjalanan dinas hingga 50%. Namun, menurutnya, keterbatasan anggaran justru harus menjadi pemicu pertumbuhan sektor produktif seperti UMKM yang berpotensi membuka banyak lapangan kerja.
Bupati Tarmizi juga memberikan peringatan keras kepada jajaran pemerintah daerah untuk menghentikan praktik copy-paste program kerja yang tidak relevan.
“Kita butuh pemimpin dan ASN yang visioner. Jangan lagi menyusun program asal jadi. Dengarkan rakyat, pahami kebutuhannya, dan buat program yang berdampak langsung,” ujar Tarmizi.
Lebih jauh, ia mendorong keterlibatan aktif sektor swasta dalam menyukseskan pembangunan daerah melalui program CSR. Salah satu isu yang ia soroti adalah persoalan lingkungan, khususnya pengelolaan sampah.
“Sampah bukan sekadar soal kebersihan. Ini menyangkut kualitas hidup warga. Dunia usaha jangan cuma menonton, harus ikut turun tangan,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Aceh Barat, Wistha Nowar, menyampaikan bahwa penyusunan dokumen RPJMD dan RKPD melibatkan proses yang panjang dan partisipatif, dari FGD, rapat lintas sektor, hingga konsultasi dengan DPRK.
“Dokumen ini bukan sekadar formalitas. Ini peta jalan pembangunan yang realistis, terukur, dan inklusif. Fokus utama tetap pada pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan,” jelas Wistha.
Ia juga menegaskan perlunya memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar Aceh Barat memiliki ruang fiskal yang memadai untuk merealisasikan program-program prioritas secara mandiri dan berkelanjutan.
Musrenbang ini dihadiri oleh berbagai elemen penting, mulai dari unsur Forkopimda, tokoh masyarakat, perwakilan SKPK, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat sipil—sebagai bukti komitmen kolaboratif membangun Aceh Barat dalam lima tahun ke depan, yang tidak hanya tangguh secara ekonomi, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai syariat Islam dan keberlanjutan lingkungan.(TTM)
